Toyotacibinong.id – PDI Perjuangan (PDIP) belum menjatuhkan sanksi terhadap kadernya, Veronika Lake, yang namanya dikaitkan dengan kasus dugaan intimidasi terhadap dr. Eliza Princila Utami Pakaenoni atau dokter Icha.
Ketua DPP PDIP, Andreas Hugo Pareira, menjelaskan bahwa partai memilih menunggu hasil penyelidikan kepolisian sebelum mengambil keputusan terkait sanksi organisasi. Menurutnya, proses hukum yang sedang berjalan harus dihormati agar keputusan partai didasarkan pada fakta yang jelas.
Proses Hukum Menjadi Dasar Penentuan Sikap Partai
PDIP Menunggu Hasil Penyelidikan Kepolisian
Andreas menegaskan bahwa hingga saat ini kasus tersebut masih berada dalam tahap penyelidikan. Oleh karena itu, partai belum dapat menyimpulkan adanya hubungan sebab-akibat antara dugaan intimidasi dengan meninggalnya dokter Icha.
Ia menilai keputusan organisasi tidak boleh didasarkan hanya pada dugaan tanpa adanya kepastian hukum maupun hasil pemeriksaan dari aparat penegak hukum.
Badan Kehormatan Akan Sampaikan Hasil Klarifikasi ke DPP
Selain menunggu perkembangan dari kepolisian, Badan Kehormatan PDIP di tingkat provinsi juga tengah melakukan proses klarifikasi terhadap persoalan tersebut.
Hasil pemeriksaan internal nantinya akan disampaikan kepada Badan Kehormatan DPP sebagai bahan pertimbangan sebelum partai menentukan langkah selanjutnya terhadap Veronika Lake.
Veronika Lake Dinonaktifkan dari Aktivitas Kepartaian
DPC PDIP TTU Ambil Langkah Sementara
Selama proses hukum berlangsung, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDIP Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Nusa Tenggara Timur, telah menonaktifkan Veronika Lake dari seluruh aktivitas yang berkaitan dengan partai.
Langkah tersebut bersifat sementara hingga proses penyelidikan selesai dan terdapat kejelasan mengenai perkara yang sedang ditangani aparat penegak hukum.
Diminta Memberikan Klarifikasi kepada Badan Kehormatan
Veronika Lake juga telah memenuhi panggilan Badan Kehormatan PDIP di tingkat kabupaten untuk memberikan penjelasan mengenai dugaan yang menyeret namanya dalam kasus tersebut.
Klarifikasi itu menjadi bagian dari mekanisme internal partai untuk mengumpulkan informasi sebelum menentukan sikap resmi.
PDIP Tegaskan Keputusan Akan Berdasarkan Fakta Hukum
PDI Perjuangan menegaskan akan menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tidak terburu-buru menjatuhkan sanksi kepada kadernya. Partai memastikan setiap keputusan akan didasarkan pada hasil penyelidikan kepolisian serta laporan Badan Kehormatan, sehingga tetap mengedepankan asas keadilan dan kepastian hukum.
