Toyotacibinong.id – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI memilih untuk menunda pembahasan usulan penambahan hak keuangan bagi kepala daerah yang sebelumnya diusulkan melalui skema persentase dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, menegaskan bahwa pemerintah dan DPR saat ini lebih memprioritaskan menjaga kondisi fiskal nasional agar tetap sehat, stabil, dan berkelanjutan sebelum mempertimbangkan tambahan anggaran bagi aparatur negara.
Usulan Tambahan Hak Keuangan Kepala Daerah Direm Sementara
Menurut Said, pembahasan mengenai peningkatan kesejahteraan aparatur, termasuk kepala daerah, belum menjadi prioritas dalam penyusunan kebijakan anggaran saat ini.
Ia menilai langkah tersebut perlu dilakukan agar pemerintah dapat lebih fokus menjaga keseimbangan keuangan negara di tengah berbagai kebutuhan pembiayaan nasional.
Selain menjaga disiplin fiskal, pemerintah juga ingin memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya tercermin dari angka pertumbuhan semata.
Transfer ke Daerah Tahun 2027 Dipastikan Tidak Berkurang
Said Abdullah juga meluruskan anggapan bahwa Transfer ke Daerah (TKD) pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 akan mengalami penurunan.
Menurutnya, pembahasan yang berlangsung di Banggar masih berada pada tahap penyusunan postur kebijakan fiskal sehingga besaran anggaran belum ditetapkan secara final.
Ia justru memperkirakan nilai TKD tahun 2027 akan lebih tinggi dibandingkan alokasi tahun 2026 yang mencapai Rp649 triliun.
Besaran TKD Akan Diumumkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2027
Pemerintah dijadwalkan menyampaikan angka resmi Transfer ke Daerah bersamaan dengan penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 oleh Presiden pada 16 Agustus mendatang.
Selain itu, pemerintah juga berencana meningkatkan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK), dengan tetap menyesuaikan penggunaannya terhadap program prioritas nasional melalui mekanisme earmarking.
Anggaran Program MBG 2027 Diperkirakan Lebih Rendah
Dalam kesempatan yang sama, Said menyampaikan perkiraan bahwa kebutuhan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada tahun 2027 kemungkinan lebih kecil dibandingkan tahun sebelumnya.
Perhitungan tersebut didasarkan pada kebutuhan riil pelaksanaan program, termasuk jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang beroperasi serta target penerima manfaat yang diperkirakan mencapai sekitar 84 juta siswa.
Penurunan Anggaran Tidak Mengurangi Kualitas Program
Said menegaskan bahwa efisiensi anggaran tidak berarti kualitas Program Makan Bergizi Gratis akan menurun. Menurutnya, aspek yang paling penting adalah memastikan tata kelola program berjalan baik dan kualitas gizi yang diterima peserta tetap sesuai standar.
Ia memperkirakan kebutuhan anggaran MBG, termasuk dukungan untuk program kesehatan seperti penanganan stunting dan pemenuhan gizi ibu hamil, tidak akan melebihi Rp174 triliun.
Pembahasan final mengenai alokasi anggaran APBN 2027 masih akan dilakukan bersama pemerintah dan dijadwalkan mencapai tahap pengesahan pada September 2026.
