Toyotacibinong.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap fakta baru dalam kasus dugaan suap pengurusan restitusi pajak yang menjerat Mulyono Purwo Wijoyo, Kepala Kantor Pajak Pratama (KPP) Madya Banjarmasin. Selain berstatus sebagai pejabat pajak, Mulyono diketahui merangkap jabatan sebagai komisaris di belasan perusahaan.
KPK Ungkap Mulyono Rangkap Jabatan di Banyak Perusahaan
Mulyono ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada Rabu (4/2/2026). Dalam proses pendalaman perkara, penyidik menemukan bahwa Mulyono memiliki keterkaitan struktural dengan sejumlah badan usaha.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, menyebut jumlah perusahaan yang melibatkan Mulyono tidak sedikit.
“Perusahaan yang terdata sejauh ini lebih dari 10, tepatnya ada 12 perusahaan,” ujar Budi di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/2/2026).
Dugaan Perusahaan Dipakai untuk Modus Korupsi
KPK Dalami Kaitan Rangkap Jabatan dengan Kasus Suap
KPK menegaskan akan menelusuri apakah posisi Mulyono di perusahaan-perusahaan tersebut berkaitan dengan praktik suap pengurusan restitusi pajak yang kini sedang diusut.
“Kami akan mendalami apakah perusahaan-perusahaan itu digunakan sebagai sarana atau lapisan tertentu untuk menjalankan praktik tindak pidana korupsi,” jelas Budi.
Menurut KPK, penyelidikan tidak hanya berfokus pada dugaan suap, tetapi juga pada kemungkinan pemanfaatan perusahaan sebagai alat untuk mengakali aspek perpajakan.
Aspek Etik Jadi Ranah Kementerian Keuangan
Terkait pelanggaran etik rangkap jabatan, Budi menyebut hal tersebut menjadi kewenangan internal Kementerian Keuangan. Sementara KPK tetap berfokus pada unsur pidana korupsi.
“Apakah rangkap jabatan itu melanggar aturan internal akan dinilai oleh Kementerian Keuangan. KPK fokus pada dugaan tindak pidana korupsinya,” imbuhnya.
Kronologi Kasus Suap Restitusi Pajak
Restitusi PPN PT Buana Karya Bhakti
Kasus ini bermula ketika PT Buana Karya Bhakti (BKB) mengajukan permohonan restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) lebih bayar tahun pajak 2024 ke KPP Madya Banjarmasin.
Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan awal menunjukkan nilai lebih bayar sebesar Rp49,47 miliar, dengan koreksi fiskal Rp1,14 miliar, sehingga nilai restitusi menjadi Rp48,3 miliar.
Permintaan Uang Apresiasi
Pada November 2025, Mulyono bertemu dengan perwakilan PT BKB. Dalam pertemuan lanjutan, ia menyampaikan bahwa pengajuan restitusi dapat dikabulkan dengan syarat adanya uang apresiasi.
Kesepakatan akhirnya tercapai sebesar Rp1,5 miliar, yang disetujui oleh pihak perusahaan melalui Manajer Keuangan Venzo (VNZ).
Alur Pembagian Uang Suap
Dana Dicairkan Lewat Invoice Fiktif
Setelah dana restitusi dicairkan, uang suap ditarik menggunakan invoice fiktif dan dibagi dengan skema sebagai berikut:
-
Rp800 juta untuk Mulyono
-
Rp200 juta untuk fiskus Dian Jaya Demega
-
Rp500 juta untuk pihak perusahaan
Namun dalam praktiknya, Dian hanya menerima Rp180 juta setelah dipotong Rp20 juta oleh pihak perantara.
Uang Dipakai untuk DP Rumah
KPK mengungkap bahwa dari Rp800 juta yang diterima Mulyono, sebagian digunakan untuk keperluan pribadi.
“Sebesar Rp300 juta digunakan untuk pembayaran uang muka rumah, sementara Rp500 juta lainnya disimpan oleh orang kepercayaannya,” ungkap Asep.
