Toyotacibinong.id – Presiden Prabowo Subianto mengaku tidak mudah mengambil keputusan untuk mengganti jajaran pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN). Ia bahkan menyampaikan rasa sedih karena harus memberhentikan orang-orang yang selama ini dipercaya untuk menjalankan tugas strategis negara.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat menghadiri acara bertema Building Indonesia’s Future Generations Through Nutrition di Sentul International Convention Center (SICC), Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada Rabu (3/6/2026).
Prabowo Sebut Keputusan Pergantian Pimpinan BGN Bukan Hal Ringan
Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan bahwa pergantian pimpinan di BGN merupakan keputusan yang cukup berat secara pribadi. Ia menilai para pejabat yang dicopot sebelumnya merupakan sosok yang pernah mendapatkan kepercayaan besar untuk mengemban program penting bagi masyarakat.
Meski demikian, Presiden menegaskan dirinya harus mengambil langkah yang dianggap terbaik demi menjaga keberlangsungan program pemerintah dan kepentingan publik.
Tak Ingin Campuri Proses Hukum yang Sedang Berjalan
Prabowo juga menegaskan bahwa dirinya tidak ingin memberikan banyak komentar mengenai kasus yang sedang menjerat mantan pimpinan BGN. Menurutnya, proses hukum saat ini sedang berjalan di Kejaksaan Agung dan harus dihormati.
Ia menilai setiap pihak yang sedang diperiksa harus mendapatkan proses hukum yang objektif tanpa adanya campur tangan dari pihak mana pun, termasuk Presiden.
Pesan Soemitro Djojohadikusumo Jadi Pedoman Keputusan
Prabowo mengungkapkan bahwa salah satu alasan yang menguatkan dirinya dalam mengambil keputusan tersebut adalah pesan yang pernah disampaikan oleh ayahnya, Prof. Soemitro Djojohadikusumo.
Menurut Presiden, sang ayah pernah berpesan agar selalu berpihak kepada rakyat ketika menghadapi situasi sulit atau keraguan dalam mengambil keputusan penting.
Kepentingan Masyarakat Jadi Prioritas Utama
Pesan tersebut menjadi landasan bagi Prabowo untuk menempatkan kepentingan masyarakat di atas pertimbangan lainnya. Ia menegaskan bahwa setiap kebijakan yang diambil harus memberikan manfaat bagi rakyat dan menjaga kepercayaan publik terhadap pemerintah.
Karena itu, meskipun keputusan pergantian pimpinan terasa berat, langkah tersebut dinilai perlu dilakukan demi menjaga integritas program yang sedang berjalan.
Dugaan Penyelewengan MBG Jadi Perhatian Pemerintah
Sebelum melakukan pergantian pimpinan, Presiden mengaku menerima berbagai laporan terkait adanya kekurangan, kejanggalan, hingga indikasi penyimpangan dalam pelaksanaan program di lingkungan BGN.
Laporan tersebut mendorong pemerintah untuk melakukan evaluasi terhadap kepemimpinan lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Prabowo Tekankan Pentingnya Integritas Pemimpin
Prabowo menilai kualitas sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh karakter dan kemampuan pemimpinnya. Menurutnya, kepemimpinan yang baik akan membawa organisasi berjalan sesuai tujuan, sedangkan kepemimpinan yang bermasalah dapat berdampak pada kinerja lembaga secara keseluruhan.
Karena itu, pemerintah memandang perlu melakukan perubahan agar program-program strategis nasional tetap berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Nanik S Deyang Resmi Pimpin BGN
Sebagai bagian dari restrukturisasi kepemimpinan, Prabowo menunjuk Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Gizi Nasional yang baru. Sebelumnya, Nanik diketahui menjabat sebagai Wakil Kepala BGN.
Selain itu, Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono dipercaya untuk mengisi posisi Wakil Kepala BGN menggantikan pejabat sebelumnya.
Kejagung Ungkap Dugaan Afiliasi Yayasan Mitra SPPG
Di sisi lain, Kejaksaan Agung mengungkap adanya dugaan keterkaitan sejumlah yayasan mitra Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan tiga mantan pimpinan BGN yang telah dicopot.
Penyidik menyebut yayasan-yayasan tersebut diduga memperoleh keuntungan besar dari program yang dijalankan, meskipun dinilai tidak memenuhi seluruh persyaratan sebagai mitra resmi. Dugaan afiliasi tersebut kini menjadi bagian dari penyidikan yang sedang dikembangkan oleh Kejaksaan Agung.
Kasus ini masih terus berjalan dan menjadi perhatian publik karena berkaitan dengan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis yang merupakan salah satu program prioritas pemerintah.
