Toyotacibinong.id – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan keterlibatan pemilik perusahaan travel haji dan umrah Maktour Travel, Fuad Hasan Masyhur, dalam perkara dugaan korupsi terkait pengelolaan kuota tambahan haji. Kasus ini juga menyeret mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas.
KPK menyebut Fuad memiliki peran penting dalam mendorong kebijakan pembagian kuota haji tambahan yang akhirnya memberi ruang bagi travel haji khusus untuk memperoleh jatah.
Awal Mula Permintaan Kuota Tambahan untuk Haji Khusus
Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, menjelaskan bahwa persoalan ini bermula ketika Indonesia mendapatkan tambahan kuota haji sebanyak 8.000 jemaah pada tahun 2023.
Surat dari Forum Asosiasi Travel Haji
Saat itu, Fuad yang menjabat sebagai Dewan Pembina Forum Silaturahmi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) mengirimkan surat kepada Kementerian Agama.
Melalui surat tersebut, asosiasi travel meminta agar sebagian kuota tambahan tidak hanya dialokasikan untuk haji reguler, tetapi juga diberikan kepada penyelenggara haji khusus.
Permintaan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, yang mengusulkan kepada Menteri Agama agar pembagian kuota tambahan dilakukan dengan komposisi tertentu.
Keputusan Pembagian Kuota Haji Tambahan
Usulan yang diajukan akhirnya disetujui oleh Yaqut melalui penerbitan Keputusan Menteri Agama pada Mei 2023.
Komposisi Kuota Haji 2023
Dalam keputusan tersebut, kuota tambahan dibagi menjadi:
-
7.360 jemaah untuk haji reguler
-
640 jemaah untuk haji khusus
Keputusan ini berbeda dari hasil pembahasan sebelumnya di DPR yang menginginkan kuota tambahan lebih difokuskan untuk haji reguler.
Setelah itu, kebijakan teknis terkait pengisian kuota haji khusus tambahan disusun oleh pejabat Kementerian Agama, termasuk mantan Kasubdit Perizinan dan Akreditasi Penyelenggaraan Haji Khusus, Rizky Fisa Abadi.
Dugaan Pungutan untuk Percepatan Keberangkatan
KPK menemukan adanya praktik pungutan terkait percepatan pemberangkatan jemaah haji khusus.
Biaya Percepatan Hingga Ribuan Dolar
Menurut penyidik, sejumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) diminta membayar biaya percepatan sebesar 5.000 dolar AS atau sekitar Rp84 juta per jemaah pada musim haji 2023.
Dana tersebut diduga dikumpulkan melalui mekanisme tertentu, salah satunya dengan mengalihkan jemaah dari visa mujamalah menjadi peserta haji khusus.
Sebagian dana percepatan itu diduga disalurkan kepada sejumlah pejabat, termasuk Yaqut Cholil Qoumas serta mantan staf khususnya, Ishfah Abidal Aziz.
Skema Serupa Terulang pada Musim Haji 2024
KPK menyebut pola yang hampir sama kembali terjadi pada pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2024.
Usulan Pembagian Kuota 50:50
Dalam pertemuan yang berlangsung pada November 2023, Fuad Hasan bersama pengurus asosiasi travel kembali menyampaikan permintaan agar kuota tambahan untuk haji khusus diperbesar.
Menanggapi hal tersebut, Yaqut disebut meminta Hilman Latief menyiapkan rencana pembagian kuota tambahan sebesar 20.000 jemaah dengan komposisi setengah untuk haji reguler dan setengah untuk haji khusus.
Selain itu, ia juga meminta penyusunan draf nota kesepahaman dengan pemerintah Arab Saudi untuk mendukung usulan tersebut.
Dugaan Penerimaan Fee oleh Sejumlah Pejabat
Dalam penyelidikan KPK, ditemukan indikasi adanya pemberian dana dari pengelola haji khusus kepada sejumlah pihak.
Nilai Fee Berbeda pada 2023 dan 2024
Pada musim haji 2023, biaya percepatan dipatok sekitar 5.000 dolar AS per jemaah.
Sementara pada musim haji 2024, nilai pungutan tersebut disebut turun menjadi sekitar 2.000 dolar AS atau sekitar Rp33 juta per jemaah.
Dana tersebut dikumpulkan dalam periode Februari hingga Juni 2024 dan diduga mengalir kepada sejumlah pejabat yang terkait dalam proses kebijakan kuota haji tambahan.
