Toyotacibinong.id – Beredarnya kabar perombakan kabinet kembali mencuat setelah Thomas Djiwandono resmi terpilih sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Menanggapi hal tersebut, Partai Golkar dan Partai Demokrat kompak menyatakan bahwa keputusan reshuffle sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
Golkar: Pergantian Menteri Merupakan Wewenang Penuh Presiden
Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, menegaskan bahwa partainya menghormati sepenuhnya kewenangan kepala negara dalam menentukan susunan kabinet.
Menurut Sarmuji, Presiden memiliki hak penuh untuk memutuskan kapan reshuffle dilakukan, siapa yang diganti, serta alasan di balik kebijakan tersebut.
“Golkar konsisten menyerahkan urusan reshuffle kepada Presiden, baik terkait waktu pelaksanaan, ruang lingkup, maupun pertimbangannya,” ujar Sarmuji kepada wartawan, Kamis (29/1/2026).
Ia menambahkan, partainya tidak ingin berspekulasi dan memilih menunggu keputusan resmi dari Presiden Prabowo.
Demokrat Sejalan: Hak Prerogatif Ada di Tangan Presiden
Sikap serupa juga disampaikan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Herman Khaeron. Ia menyebut, pergantian menteri atau wakil menteri merupakan hak prerogatif presiden yang tidak bisa diintervensi oleh partai politik.
Demokrat Persilakan Jika Presiden Anggap Perlu
Herman menegaskan bahwa apabila Presiden menilai perlu adanya penyegaran di kabinet, maka hal tersebut sepenuhnya menjadi keputusan beliau.
“Apakah ada reshuffle atau tidak, semuanya diserahkan kepada Presiden. Jika itu dianggap sebagai kebutuhan, silakan,” kata Herman.
Kekosongan Posisi Wamenkeu Picu Spekulasi
Isu reshuffle semakin ramai diperbincangkan setelah Thomas Djiwandono ditetapkan DPR sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia dalam rapat paripurna pada Selasa (27/1/2026). Dengan jabatan barunya tersebut, Thomas otomatis melepas posisi Wakil Menteri Keuangan.
Hingga saat ini, kursi Wamenkeu yang ditinggalkan Thomas belum diisi, sehingga memicu spekulasi publik mengenai kemungkinan adanya perombakan kabinet dalam waktu dekat.
Nama Budisatrio Ikut Disebut
Di tengah ramainya isu reshuffle, muncul pula candaan dari Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, yang menyebut Wakil Ketua Komisi I DPR Budisatrio Djiwandono berpotensi masuk jajaran eksekutif.
Menanggapi hal tersebut, Budisatrio menegaskan bahwa dirinya masih fokus menjalankan tugas sebagai pimpinan Komisi I DPR.
“Saya masih di Komisi I. Soal itu silakan tanya Pak Utut,” ujar Budisatrio singkat.
Meski berbagai spekulasi bermunculan, hingga kini belum ada pernyataan resmi dari Istana terkait rencana reshuffle Kabinet Merah Putih.
