Toyotacibinong.id – Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, mengungkap hambatan utama pembangunan di kawasan Kebon Kosong, Kemayoran, Jakarta Pusat. Ia menyebut ketidakjelasan status kepemilikan lahan di tujuh RW menjadi faktor utama terhentinya berbagai program pembangunan.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri kegiatan “Bang Doel Sapa Warga” di wilayah setempat.
Program Pemerintah Tak Bisa Dijalankan
Terkendala Regulasi Lahan
Rano menjelaskan bahwa pemerintah tidak dapat melakukan pembangunan di atas lahan yang bukan miliknya. Hal ini membuat sejumlah usulan warga, meski telah diajukan melalui forum perencanaan pembangunan, tidak bisa direalisasikan.
Kondisi ini berdampak langsung pada kebutuhan dasar masyarakat, termasuk perbaikan infrastruktur seperti jalan lingkungan.
Warga Mulai Kehilangan Kepercayaan
Akibat masalah tersebut, beberapa wilayah bahkan enggan lagi mengikuti Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang). Warga menilai proses tersebut tidak memberikan hasil nyata selama status lahan masih belum jelas.
Kepemilikan Lahan Terbagi Dua
Antara Pemprov DKI dan Setneg
Menurut Rano, persoalan ini berakar dari sejarah kawasan Kemayoran yang dulunya merupakan area eks Bandara Kemayoran. Saat ini, kepemilikan lahan terbagi antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Kementerian Sekretariat Negara.
Perbedaan kepemilikan tersebut membuat proses pembangunan menjadi rumit karena membutuhkan kejelasan administratif.
Analogi Kawasan Perumahan
Rano mengibaratkan kondisi ini seperti perumahan yang belum menyerahkan aset kepada pemerintah, sehingga tidak bisa mendapatkan fasilitas pembangunan dari negara.
Masalah Berlarut Puluhan Tahun
Sudah Terjadi Sejak Lama
Permasalahan status lahan ini disebut telah berlangsung selama lebih dari tiga dekade tanpa penyelesaian yang jelas. Hal tersebut menjadi salah satu penyebab stagnasi pembangunan di wilayah tersebut.
Pemprov Akan Upayakan Solusi
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana menelusuri lebih lanjut status kepemilikan lahan tersebut. Rano memastikan pihaknya akan berupaya mencari jalan keluar agar pembangunan dapat segera dilaksanakan dan kebutuhan warga bisa terpenuhi.
