Toyotacibinong.id – Sidang dugaan korupsi pengadaan Chromebook dengan terdakwa Nadiem Anwar Makarim menghadirkan ahli pidana dari Universitas Padjadjaran, Romli Atmasasmita. Dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta, ia memberikan pandangan terkait konsep kerugian negara dalam perkara pidana.
Kerugian Disebut Sebagai Dampak, Bukan Penyebab
Menurut Romli, kerugian negara merupakan konsekuensi dari suatu perbuatan, bukan faktor utama yang berdiri sendiri. Ia menegaskan bahwa tanpa pembuktian adanya tindakan melawan hukum atau penyalahgunaan wewenang, maka kerugian negara tidak dapat dijadikan dasar.
Pandangan tersebut menekankan pentingnya membuktikan unsur pelanggaran hukum terlebih dahulu sebelum mengaitkannya dengan kerugian negara.
Tim Kuasa Hukum Nilai Tidak Ada Unsur Korupsi
Menanggapi keterangan ahli, tim kuasa hukum terdakwa menyampaikan bahwa perkara ini seharusnya berada dalam ranah administrasi, bukan pidana.
Dugaan Kriminalisasi Mengemuka
Salah satu pengacara Nadiem menyatakan bahwa berdasarkan fakta persidangan, tidak ditemukan indikasi kuat yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Ia menilai kasus tersebut lebih tepat dikategorikan sebagai persoalan administratif dalam pengelolaan kebijakan.
Tanggapan Nadiem di Persidangan
Dalam kesempatan yang sama, Nadiem juga menyampaikan keyakinannya bahwa dakwaan jaksa dapat dipatahkan melalui keterangan ahli.
Tidak Ada Kaitan Unsur Pidana
Ia menilai tidak terdapat hubungan langsung antara aspek teknis pengadaan dengan tuduhan kerugian negara. Selain itu, ia juga menegaskan tidak adanya aliran dana ilegal, niat jahat, maupun bukti kesepakatan bersama yang mengarah pada tindak pidana.
Menurutnya, jika terdapat kekeliruan dalam proses pengadaan, hal tersebut seharusnya diselesaikan melalui mekanisme administrasi pemerintahan.
Nilai Kerugian Negara dalam Dakwaan
Dalam dakwaan jaksa, proyek pengadaan laptop berbasis Chromebook dan sistem pendukungnya disebut menyebabkan kerugian negara hingga sekitar Rp2,1 triliun.
Proses Hukum Masih Berjalan
Sidang perkara ini masih terus berlangsung dengan agenda pembuktian dan pemeriksaan saksi. Keterangan ahli menjadi salah satu poin penting yang akan dipertimbangkan majelis hakim dalam menentukan putusan akhir.
Perkembangan kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut kebijakan pendidikan dan penggunaan anggaran negara dalam skala besar.
