Toyotacibinong.id – Presiden Prabowo Subianto meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia untuk segera meninjau seluruh Izin Usaha Pertambangan (IUP), khususnya yang berada di kawasan hutan lindung.
Instruksi tersebut disampaikan dalam rapat kerja pemerintah di Istana Merdeka, Jakarta. Prabowo menegaskan bahwa terdapat ratusan izin tambang yang dinilai tidak memiliki kejelasan status dan harus segera ditindaklanjuti.
IUP Tak Jelas Diminta Segera Dicabut
Prabowo menekankan bahwa seluruh izin yang bermasalah harus dicabut tanpa pengecualian. Ia meminta langkah tegas diambil demi melindungi kepentingan negara dan masyarakat luas.
Menurutnya, pemerintah tidak boleh lagi memberikan toleransi terhadap praktik yang merugikan lingkungan maupun kepentingan nasional. Fokus utama saat ini adalah memastikan pengelolaan sumber daya berjalan secara transparan dan bertanggung jawab.
Kepentingan Nasional Jadi Prioritas
Dalam arahannya, Prabowo menegaskan bahwa kebijakan ini diambil bukan untuk kepentingan kelompok tertentu, melainkan demi kepentingan rakyat Indonesia secara keseluruhan.
Ia juga mengingatkan agar tidak ada lagi keputusan yang dipengaruhi oleh hubungan pribadi, kelompok, atau kepentingan lain di luar kepentingan negara.
Target Laporan Dipercepat
Selain meminta evaluasi, Prabowo juga menuntut laporan hasil peninjauan disampaikan dalam waktu singkat. Awalnya, Menteri ESDM mengusulkan waktu dua minggu untuk menyelesaikan laporan.
Namun, Presiden meminta agar laporan tersebut dapat diselesaikan lebih cepat, yakni dalam waktu satu minggu. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menangani persoalan izin tambang bermasalah.
Penguatan Institusi dan Tata Kelola
Prabowo menegaskan bahwa pencabutan IUP yang tidak sesuai aturan merupakan bagian dari upaya memperkuat institusi negara. Dengan langkah ini, pemerintah ingin memastikan pengelolaan sumber daya alam berada di bawah kendali yang lebih baik.
Ia optimistis bahwa kebijakan tegas ini akan memperbaiki tata kelola sektor pertambangan sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
